SM.COM, Ambon – Proyek pengadaan Bus Air Roro tahun 2023 oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku senilai Rp16,13 miliar kembali menjadi sorotan publik. Program yang diklaim untuk memperlancar akses transportasi laut di Kabupaten Maluku Tengah itu, ternyata hingga kini tidak menunjukkan tanda-tanda operasional di lapangan.
Hasil peninjauan lapangan menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas Bus Air Roro di wilayah Maluku Tengah. Namun, ketika dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Maluku justru menyebutkan bahwa bus air tersebut beroperasi di Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2024.
Keterangan yang berbeda ini memunculkan keraguan publik dan dugaan kuat adanya ketidaksesuaian laporan penggunaan anggaran. Bagaimana mungkin proyek senilai miliaran rupiah yang seharusnya melayani masyarakat di satu daerah, justru berpindah lokasi tanpa penjelasan yang transparan?
Ketua DPC GARDA NKRI Provinsi Maluku, Mujahidin Buano, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komando Sakti Garuda Indonesia (KSGI), menilai kondisi ini sebagai indikasi kuat adanya penyimpangan dan dugaan kejahatan terstruktur di tubuh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.
“Gubernur Maluku harus segera turun tangan. Jangan sampai publik menilai bahwa Gubernur ikut membiarkan dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merugikan daerah,” tegas Buano dengan nada keras.
Ia juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak menunggu laporan resmi dari masyarakat, melainkan bersikap proaktif dan segera menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek Bus Air Roro tersebut.
Selain itu, Buano turut menyoroti proyek Jembatan Veri Air Nanang di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang kondisinya kini memprihatinkan. Proyek tersebut diketahui juga bersumber dari anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, sehingga perlu ada penjelasan terbuka dan pertanggungjawaban publik.
Seorang wartawan yang mencoba melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku terkait dua proyek tersebut mengaku tidak mendapat tanggapan positif hingga saat ini.
Sebagai bentuk sikap moral dan kepedulian terhadap pembangunan daerah, Buano menegaskan bahwa pihaknya bersama elemen masyarakat sipil akan menggelar aksi besar-besaran di depan Kantor Gubernur Maluku untuk menuntut evaluasi total terhadap seluruh dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
“Gubernur jangan hanya sibuk dengan kegiatan seremonial. Visi dan misi membangun Maluku harus diwujudkan dengan tindakan nyata, bukan sekadar seremoni. Dugaan korupsi seperti ini yang membuat Maluku terus tertinggal harus ditangani dengan tegas,” pungkas Mujahidin Buano. (*
Komentar