“Langkah ini adalah bagian dari komitmen kami untuk membangun pemerintahan yang profesional, bersih, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat,” ujar Wali Kota Bodewin dalam sambutannya pada upacara peringatan Hari Keluarga Nasional 2025 di lingkungan Pemkot Ambon, Senin (30/6).
Menurut Wali Kota, Panitia Seleksi (Pansel) telah dibentuk dengan melibatkan unsur-unsur kredibel, seperti Sekretaris Daerah, perwakilan dari IAIN Ambon, Universitas Pattimura, UKIM, serta tokoh-tokoh agama. Komposisi ini, jelasnya, memastikan integritas dan obyektivitas dalam proses seleksi.
Uji kompetensi tersebut telah mendapat persetujuan resmi dari Kementerian Dalam Negeri dan rekomendasi teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelaksanaannya dijadwalkan akan dimulai dalam minggu ini.
“Begitu seluruh kesiapan teknis terpenuhi, proses seleksi akan langsung dijalankan. Prinsip utama yang kita pegang adalah job fit — penempatan yang sesuai dengan kompetensi pejabat,” katanya.
Hasil dari evaluasi dan uji kompetensi akan dijadikan dasar dalam melakukan pergeseran atau rolling pejabat eselon II. Selain itu, Pemkot Ambon juga berencana membuka seleksi terbuka untuk mengisi sejumlah posisi strategis yang masih kosong.
Reformasi ini tidak berhenti di eselon II. Wali Kota menambahkan, perombakan juga akan menyasar pejabat eselon III dan IV. Untuk itu, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera mengusulkan nama-nama ASN yang dianggap memenuhi kriteria.
“Silakan ajukan pegawai yang layak. Kita akan bahas bersama dengan seksama,” tegas Bodewin.
Lebih jauh, Wali Kota menjelaskan bahwa reformasi birokrasi ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari regenerasi dan pembaruan sistem kerja agar lebih efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Ini adalah bentuk nyata dari semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan oleh pemerintah pusat. Kita ingin memperkuat kelembagaan sebagai fondasi pemerintahan yang modern dan responsif,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menciptakan aparatur negara yang memiliki daya saing, integritas, dan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan.
Dengan langkah ini, Pemkot Ambon berharap dapat membangun birokrasi yang bukan hanya taat aturan, tetapi juga peka terhadap kebutuhan warga. Reformasi birokrasi, menurut Wali Kota, adalah instrumen utama untuk mewujudkan pemerintahan yang maju, transparan, dan berkeadilan. (*
Komentar